SURABAYA (Suarapubliknews) – Fraksi PDI Perjuangan menerima curhat dari kalangan modin dalam kegiatan reses DPRD Kota Surabaya, yang baru saja selesai. Mulai honor yang “stagnan” alias tidak naik hingga sarana dan prasarana.
Itu diungkapkan Ketua DPRD, Adi Sutarwijono, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Kamis (28/10/2021).
“Para modin yang ikut reses pada curhat, mengapa honor mereka tetap? Sementara yang lain sudah dinaikkan oleh Pemkot Surabaya,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya.
Dikatakan, mereka berharap PDI Perjuagan menjadi saluran yang efektif, dalam memperjuangkan nasib para modin.
“Ada modin yang memberi ilustrasi. Kalau ada orang meninggal, tak pandang waktu, mereka akan diketok pintu oleh masyarakat. Terlebih di masa pandemi Covid-19, luar biasa perjuangan mereka. PDI Perjuangan memberi apresiasi pada para modin, atas dedikasi dan pengabdian melayani masyarakat,” kata Adi.
“Mereka menitipkan suara kepada kami untuk diperjuangkan agar honor mereka naik dalam pembahasan anggaran tahun 2022,” kata Adi.
Modin di Kota Surabaya diperkirakan sejumlah 2.400-an orang. Selama ini, mereka mendapat honor Rp 400 ribu per bulan dari Pemkot Surabaya.
“Modin juga mempunyai peran-peran sosial lain, selain merawat jenasah. Di antaranya juga sebagai tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan. Ini suara dari para modin, kok honornya _pancet_. Yang lain sudah naik,” ujar Ridwan, tokoh masyarakat Tambak Sarioso.
Karena itu, Adi menyambut baik usulan Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, yang juga kader perempuan partai banteng moncong putih itu. Khusnul mengusulkan honor modin naik menjadi Rp 1 juta.
“PDI Perjuangan memberi respon yang serius untuk peningkatan kesejahteraan para modin di Kota Surabaya dengan cara kenaikan honor,” ujar Adi.
Selain soal kenaikan honor, sejumlah modin juga menitipkan sarana dan prasarana perawatan jenasah. “Kami minta tolong diberi bantuan alat memandikan jenasah,” ujar Halimah, modin perempuan dari Buntaran. (q cox)
