SURABAYA (Suarapubliknews) – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai tetap berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat, terutama kalangan menengah yang sehari-hari bergantung pada kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas.
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, beberapa jenis BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp24.800 per liter.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPRD Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin dirasakan masyarakat. Meski kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, ia menilai perlu ada langkah antisipatif di tingkat daerah.
Pria yang akrab disapa Ipuk itu meminta Depo Pertamina maupun seluruh SPBU di Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kualitas BBM bersubsidi yang diperkirakan akan semakin banyak diminati masyarakat.
“Yang pertama adalah soal stok. Depo Pertamina maupun SPBU harus benar-benar menghitung kebutuhan konsumsi masyarakat Surabaya setiap harinya. Jangan sampai terjadi kekosongan BBM subsidi di SPBU,” ujarnya.
Menurut Ipuk, apabila stok BBM subsidi kosong, masyarakat akan terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang saat ini harganya mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Jangan sampai masyarakat yang tetap membutuhkan kendaraan untuk bekerja dan beraktivitas justru terpaksa membeli BBM nonsubsidi karena BBM subsidi tidak tersedia. Tentu ini akan memberatkan,” katanya.
Selain memastikan ketersediaan stok, Ipuk juga menekankan pentingnya menjaga kualitas BBM, khususnya BBM subsidi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat.
Ia tidak ingin peristiwa motor brebet massal yang sempat terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu kembali terulang. Menurutnya, kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat karena mengganggu mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
“Bengkel di mana-mana penuh. Keluhannya sama, yaitu motor brebet. Akibatnya banyak masyarakat yang terganggu aktivitasnya, bahkan tidak bisa bekerja seperti biasa,” tegasnya.
Ipuk menegaskan, jangan sampai persoalan kualitas BBM kembali muncul dan pada akhirnya memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya jauh lebih tinggi.
Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, DPRD Surabaya juga membuka kemungkinan melakukan pemantauan langsung ke Depo Pertamina maupun SPBU yang ada di Kota Surabaya.
“Ini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, baik dari sisi ketersediaan stok maupun kualitas BBM yang disalurkan kepada masyarakat,” pungkasnya. (q cox)
