SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Surabaya menjadi Kota terpilih versi PBB untuk tempat penyelenggaraan Prepcom 3 UN Habitat yang diikuti oleh perwakilan 193 negara, dan Pemkot telah berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Sayangnya, hal ini tidak membuat seluruh anggota DPRD Surabaya bangga.
Seperti yang dimuat beberapa media hari ini, masih ada beberapa anggota dewan yang mulai mengkritisi bahkan mempertanyakan dampak langsung terhadap masyarakat dan Pemkot Surabaya. Buntutnya, anggota dewan ini berniat akan memanggil SKPD terkait dengan tujuan mempertanyakan penggunaan dana 30 miliar rupiah untuk pelaksanaan Prepcom 3 UN Habitat.
Namun, pandangan dan kritikan beberapa anggota dewan ini juga mendapatkan respon dari beberapa pihak, mulai dari anggota dewan lainnya hingga para jurnalis yang selama ini ngepos di kantor DPRD dan Humas Pemkot Surabaya.
Berikut adalah tanggapan Herpin Dewanto wartawan Kompas via Grup WA Humas Pemkot, pukul 12.43 wib Jumat (29/7/2016):
“Setidaknya uang sebanyak itu dipakai buat mempercantik kota dan menjamu tamu. Kotanya cantik yang seneng juga warga. Kalau dampak langsung, menurutku ya sulit kalau diukur sekarang karena ini bisa dikatakan sebagai investasi. Kita tunggu proses promosi dari mulut ke mulut di luar negeri. Siapa tahu tamu yg datang kesini trus promosi ke temen2nya di sana,”eh suroboyo muanteb tenan lo. Apik, lek gak percoyo budal mrono”. Kalau sekadar mengevaluasi untuk memastikan uang itu dipakai tepat sasaran, ya gak papa, itu fungsi pengawasan Dprd. Sah!
Tanggapan dari Zaenal wartawan Detik.com. via Grup WA Humas Pemkot, pukul 12.48 wib Jumat (29/7/2016): :
“Selain itu, anggaran Rp 30 M kan sudah disetujui dewan, Knp kecewanya dilontarkan setelah digedok n d setujui, Kalo kekecewaan itu dilontarkan saat pembahasan kan bisa d rembug dengan anggota banggar, Tahunya pembelanjaan insidentil kok bisa tahu kan baru saja selesai, laporan juga blm diserahkan,”
Sementara menurut Siti Maryam anggota Komisi A DPRD Surabaya asal FPDIP:
“Semua proses, tahapan, mekanisme dan substansi penggunaan anggaran itu sudah dilakukan pembahasan secara tuntas di rapat Banggar, jadi tidak elok kalau masih ada nggota dewan yang masih mempertanyakan soal penggunaannya, itu loh APBD murni 2016,” Jumat (29/7/2016)
Dan menurut Pertiwi Ayu Khresna anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Fraksi Golkar:
“Saya setuju dengan penjelasan Bu Maryam, jangan hanya karena namanya pengen ditulis di media lantas menghalalkan segala cara, sehingga kesannya asal bicara, tapi substansinya justru memalukan, mosok anggota dewan nggak tau soal itu, atau yang tanya itu tidur saat rapat Banggar,” Jumat (29/7/2016)
Berbagai pertanyaaan yang disampaikan sejumlah anggota dewan di media terkait penggunaan dana 30 miliar rupiah untuk pelaksanaan Prepcom 3 UN Habitat juga terkesan bertolak belakang dengan pernyataan Armuji Ketua DPRD Surabaya, yang justru merasa bangga dan mengakui kinerja Pemkot sebagai tuan rumah.
Kesuksesan Kota Surabaya sebagai tempat penyelenggaran Prepcom 3 UN Habitat merupakan wujud nyata bahwa Kota Surabaya sudah sejajar dengan kota-kota modern di dunia, sehingga kondisinya harus bisa dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
“Kepercayaan dari PBB kepada Kota Surabaya sebagai lokasi Prepcom 3 UN Habitat ini adalah bukti bahwa kota kita tercinta ini sudah sama tingkatannya dengan beberapa kota besar dan modern di belahan dunia lainnya,” tegas Armuji Ketua DPRD Surabaya.
Oleh karenanya, Lanjut Armuji, kita harus bisa mempertahankan kondisinya secara bersama-sama, bergandeng tangan, bahu membahu untuk mengupayakan peningkatannya diberbagai sektor. (q cox)
