SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Dituding telah menggunakan lembaga Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) untuk sikap politik pribadinya di perhelatan Pilgub Jatim 2018, Taufik ‘Monyong’ Hidayat yang saat ini menduduki posisi ketua dengan tegas menolak.
Dia mengatakan jika apa yang telah dilakukan dan berbuah tuduhan itu semata-mata adalah sikap dan tindakannya pribadi. Demikian juga dengan beberapa seniman dan budayawan lain yang terlibat di acara tersebut.
“Jika ada yang menuduh saya menggunakan lembaga (DKJT), itu tidak benar, karena itu adalah sikap pribadi, karena seniman juga punya hak politik. Demikian juga dengan seniman dan budayawan lain,” jawabnya saat dimintai konfirmasi media ini. Rabu (25/4/2018)
Pengganti posisi Fauzi (alm) sebagai ketua DKJT untuk periode 2014-2019 ini juga menjelaskan bahwa spanduk yang terpampang di acara tersebut juga tidak ada yang mengatasnamakan lembaga (DKJT).
“Spanduk yang terpasang juga tidak tertulis lembaga (DKJT), tetapi atas nama komunitas, karena kawan-kawan seniman lainnya juga telah memiliki pilihan yang lain (berbeda),” jelasnya.
Ditanya soal desakan mundur kepada dirinya, Taufik hanya menjawab normatif yakni menyerahkan semua mekanisme sesuai aturan dan kebijakan pemerintah. ”Serahkan pada kebijakan pemerintah dan aturan yang sebenarnya,” tuturnya.
Untuk itu, dia berpesan kepada seluruh seniman dan budayawan Jawa Timur agar menyadari hak politiknya. “Seniman punya hak politik dalam bingkai intelektual kebudayaan, saya yakin mereka cerdas dalam menentukan pilihanya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, beberapa jam yang lalu muncul pemberitaan soal desakan dari Forum Komunikasi Dewan Kesenian kabupaten/kota se-Jatim, yang berkirim surat dan meminta Gubernur Jatim Soekarwo mencopot Taufik sebagau Ketua DKJT.
Bahkan surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPRD Jatim, Kepala Biro Kesos Setdaprov Jatim, Kepala Disbudpar Jatim dan DKJT. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Tulungagung, Didik Handoko.
“DKJT sudah dibawa ke ruang politik praktis untuk kepentingan dan manfaat pribadi dari saudara Taufik selaku Ketua DKJT. SK Gubernur Jatim perihal penunjukan saudara Taufik sebagai Ketua DKJT adalah tidak sah, karena bukan representatif Dewan Kesenian kabupaten/kota se-Jatim,” katanya.
Pihaknya menilai DKJT selama kepemimpinan Taufik semakin mundur dan tidak ada kontribusi bagi DK kabupaten/kota. “Pedoman dasar DKJT yang disahkan Gubernur tidak sah, karena bukan hasil Musda di Hotel Isumo Kediri pada Desember 2013 yang telah disepakati,” tuturnya.
Forum Komunikasi DK kabupaten/kota se-Jatim meminta Gubernur Jatim Soekarwo agar mencabut keabsahan SK Ketua DKJT yang telah diberikan kepada Taufik Hidayat. “Kami juga minta kepada Pakde Karwo untuk memfasilitasi dan menyegerakan pelaksanaan Musdalub Dewan Kesenian kabupaten/kota se-Jatim untuk memilih kepemimpinan baru. Dan, menentukan arah DKJT ke depan lebih bermanfaat untuk kemajuan seni budaya di Jatim,” imbuh Ketua Dewan Kesenian Kota Kediri Jamran.
Selain itu, menurut Didik, Taufik telah membawa Dewan Kesenian untuk terlibat aksi dukung mendukung dalam Pilgub Jatim 2018.
“Beberapa hari lalu ada sebuah acara Forum Komunikasi Seniman dan Budayawan Jatim di Hotel Singgasana Surabaya, di mana saudara Taufik menghadirkan Cawagub Jatim Emil Dardak. Teman-teman Dewan Kesenian yang hadir bingung acara itu ternyata berbau politik praktis,” tuturnya.
Pihaknya akan berkirim surat ke Gubernur Jatim pada Kamis (26/4/2018) besok dan berharap ada solusi secepatnya untuk mengadakan musdalub. “Jika dalam waktu seminggu tidak ada jawaban, kami para Dewan Kesenian kabupaten/kota se-Jatim akan mendatangi kantor gubernur,” tegasnya.
Ketua DKJT Taufik ‘Monyong’ Hidayat yang dikonfirmasi terpisah, membantah dirinya telah membawa lembaga DKJT ke arah politik praktis.
“Saya kan tidak berpartai dan berpolitik praktis. Saya hanya membuka akses bagi seniman dan budayawan yang ingin mendukung dan mendengarkan visi misi dari calon gubernur atau wakil gubernur. Kalaupun ada dukung-mendukung, itu sikap pribadi, bukan atas nama lembaga DKJT dan Dewan Kesenian kabupaten/kota,” jelasnya.
Dirinya mempersilakan jika ada Forum Komunikasi Dewan Kesenian kabupaten/kota se-Jatim berkirim surat ke gubernur.
“Itu hak mereka. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa kekuatan seniman dan budayawan tidak bisa diremehkan dan dikesampingkan. Kami juga pernah berkirim surat ke calon gubernur lainnya, tapi belum ada respon hingga saat ini. Silakan saja kalau mau mendukung calon yang mana, itu hak politik masing-masing, asalkan tidak bawa-bawa nama lembaga DKJT,” pungkas seniman nyentrik ini. (q cox)
