SURABAYA (Suarapubliknews) – Gugatan Mulya Hadi terhadap Widowati Hartono istri bos Djarum terkait sengketa tanah seluas 6.850 meter persegi di Jalan Puncak Darmo Permai Utara III Nomor 5-7 akhirnya dikabulkan.
Majelis hakim yang diketuai Sudar menyatakan Mulya Hadi sebagai pemilik tanah dengan alas hak Petok D Nomor 14345 Persil 186 klas d.II tersebut.
Selain itu, surat keterangan bekas milik adat No. 593.21/18/436.9.31.4/2021 tanggal 26 Maret 2021, kutipan sementara Register tanah tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, nomor register 14345, persil 186, klas D.II seluas 6.850 atas nama Mulya Hadi dan daftar mutasi sementara obyek serta wajib pajak tanggal 10 November 2018 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 2 Desember 2016. Surat yang diketahui Lurah Lontar tanggal 5 Desember 2016 dianggap benar dan sah. Surat-surat itu bisa diberlakukan dalam bentuk apapun.
“Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar hakim Sudar saat membacakan putusan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (31/1/2022).
Sementara itu, sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 4157/Pradah Kalikendal milik Widowati dianggap terbit secara melawan hukum. SHGB itu dianggap cacat hukum karena salah lokasi dengan menunjuk wilayah Kelurahan Lontar. SHGB itu juga dinyatakan batal demi hukum.
“Menyatakan tergugat tidak berhak apapun atas bidang tanah sengketa dan tidak berkepentingan untuk dapat memperpanjang SHGB Nomor 4157/Pradah Kalikendal dengan menunjuk lokasi obyek sengketa di wilayah Kelurahan Lontar,” tuturnya.
Selanjutnya, Widowati juga diminta menyerahkan tanah yang telah dikuasainya itu dalam keadaan kosong. Papar Hakim. Tidak hanya itu, dia juga dihukum membayar ganti rugi kepada Mulya Hadi senilai Rp 1 miliar.
Menanggapi putusan Majelis Hakim, Adhidarma Wicaksono langsung menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Menurut dia, pihaknya punya alas hak berupa sertifikat, tetapi justru dikalahkan dengan surat kelurahan.
“Kami punya sertifikat kok dibatalkan. Pethok itu apa? Apa pertimbangan hakim sehingga sertifikat kami tidak dipertimbangkan? Intinya hari ini kami kecewa,” kata Adhidarma saat dikonfirmasi seusai persidangan.
Di sisi lain, pengacara Mulya Hadi, Johanes Dipa Widjaja menyambut baik putusan tersebut. Dia mengapresiasi dan mem wwwberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi majelis hakim yang telah adil memeriksa dan mengadili perkara ini. “Klien saya rakyat kecil menggugat konglomerat terbukti dapat mendapatkan keadilan,” ujar Johanes.
Sebelumnya, Mulya dan Widowati saling mengeklaim tanah tersebut. Mulya sempat akan mengurus sertifikat tanah tersebut di kantor pertanahan, tetapi ditolak. Alasannya, di atas tanah itu sudah terbit SHGB Nomor 4157/Pradah Kalikendal atas nama Widowati.
Mulya Hadi lantas menggugat Widowati karena objek tanah berbeda dengan objek dalam SHGB milik Widowati. SHGB itu tertulis lokasinya di Kelurahan Pradah Kalikendal. Sedangkan obyek tanah yang disengketakan lokasinya di Kelurahan Lontar.
“Saya mengapresiasi dan bersyukur sedalam-dalamnya atas putusan dalam perkara Klien saya hari ini,” Kata Johanes
Seperti yang pernah saya sampaikan perkara ini, lanjut Johanes, ibarat David and Goliath, rakyat kecil melawan konglomerat. Putusan ini membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibawah kepemimpinan Pak Joni telah sungguh-sungguh menjaga marwah institusi pengadilan yang berwibawa, adil dan terhormat, buktinya klien saya yang notebene rakyat kecil bisa mendapatkan keadilan sekalipun lawannya konglomerat.
Untuk itu, Johabes menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas komitmen pemerintahan presiden Joko Widodo dalam pemberantasan Mafia Tanah, karena terbukti surat dan pengaduannya ditindak lanjuti melalui Mensekneg kepada Karowasidik.
“Saya berharap intitusi kepolisian dapat profesional sebagaimana motto Kapolri yaitu “presisi”. Ucap Johanes.
