Politik

Paripurna DPRD Surabaya Sepakati APBD-P 2022 Alokasikan untuk Bansos Dampak Kenaikkan BBM

42
×

Paripurna DPRD Surabaya Sepakati APBD-P 2022 Alokasikan untuk Bansos Dampak Kenaikkan BBM

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Tambahan Rp 200 milyar, dari kekuatan APBD sebelumnya, sebesar Rp 10,4 triliun, telah menjadi kesepakatan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya.  Tambahan kekuatan APBD Surabaya ini diantaranya untuk menyentuh dampak sosial ekonomi masyarakat, terhadap kenaikkan harga BBM. Selasa (20/09/2022)

“Terkait dengan adanya dampak kenaikkan BBM APBD-P juga memberikan plot anggaran sekitar 8,9 Milyar jadi hampir 9 Milyar yang itu nanti akan diberikan kepada masyarakat terdampak,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, usai Rapat Paripurna.

Reni menjelaskan, kelompok penerima bantuan sosial, akibat kenaikkan harga BBM tersebut, diantaranya pengemudi ojek online dan nelayan.

“Kita sudah konfirmasi ke Dinas Sosial, dan mereka menyampaikan sudah mempunyai data para penerima bantuan tersebut,” imbuhnya.

Reni menambahkan, Dewan mendorong supaya bantuan tersebut segera direalisasikan. Pembahasan RAPBD Perubahan sudah selesai, kemudian diserahkan ke Gubernur Jatim untuk direvisi. Baru disahkan menjadi APBD Perubahan tahun 2022.

“Bulan Oktober sudah bisa di eksekusi,” terangnya.

Lebih lanjut politisi PKS tersebut mengatakan, selain plot anggaran untuk bantuan sosial dampak kenaikkan BBM, plot APBD Perubahan tahun 2022, juga untuk menambah kuota beasiswa Pemuda tangguh. Baik itu di tingkat Perguruan Tinggi maupun SMA/SMK. “Kuota penerima beasiswa Pemuda Tangguh ditambah 1000 orang,” kata Reni.

Anggaran di APBD Perubahan tahun 2022 juga menyentuh penyediaan sarana dan prasarana Kader Surabaya Hebat, sebesar Rp13 milyar. Kemudian untuk Bunda Paud senilai Rp 5,8 milyar. “Pengadaan sarana dan prasarana ini, kita dorong supaya bisa memberdayakan UMKM,” jelasnya lagi.

Sementara itu, akselerasi proyek infrastruktur juga tidak lepas dari perhatian.

“Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Dan ini juga harus diperhatikan oleh Pemkot Surabaya karena serapan pendapatan hingga bulan kemarin masih 50 an persen. Pendapatan kita dorong supaya tinggi sampai Desember nanti, sehingga serapan anggaran kita dorong ke infrastruktur,” pungkas Reni. (q cox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *