SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan kepada Presiden RI, agar perangkat desa diberikan tambahan biaya operasional, apalagi anggaran yang diusulkan tidak terlalu banyak dan sudah ada dana desa. Tambahan biaya operasional ini, agar semua masyarakat terlayani dengan lebih cepat.
“Pemprov Jatim juga akan menyisihkan APBD untuk biaya operasional bagi perangkat desa,” katanya kepada wartawan usai mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyerahkan 7000 sertifikat tanah untuk masyarakat Jatim dari Presiden RI, di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12).
Penyerahan sertifikat ini dilakukan serentak oleh Presiden bersamaan dengan lima provinsi lainnya, yaitu Jambi, Sulsel, Lampung, Sulteng dan Sumsel. Pemberian sertifikat tanah untuk rakyat ini, merupakan janji Presiden RI dimana setiap masyarakat Indonesia yang memiliki lahan harus mempunyai sertifikat tanah.
“Pemberian sertifikat tanah tahun ini ditargetkan sebanyak 5 juta buah dan akan dilakukan secara periodik. Target setiap tahun meningkat, pada tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat. Jatim menjadi salah satu provinsi tertinggi dimana ditargetkan 1 juta sertifikat tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden RI, Jokowi saat video conference menjelaskan terdapat sekitar 126 juta tanah yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun lalu, sudah diberikan 46 juta sertifikat tanah untuk rakyat, dan saat ini masih ada 80 juta yang belum bersertifikat.
“Perlu kerja keras agar semua masyarakat memiliki sertifikat. Target pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia memiliki sertifikat,” ujarnya.
Jika masyarakat memiliki sertifikat maka bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perkonomian keluarga, karena masyarakat bisa menggunakan sertifikat sebagai agunan untuk modal usaha atau investasi.
“Sertifikat tanah jangan digunakan untuk membeli mobil, tapi gunakan untuk modal usaha agar bisa berkembang,” pintanya. (q cox, Wb)
